Berita Terbaru: Halaman 50

Sepakat! RI Harus Tetap Jadi Produsen Sawit Terbesar di Dunia

11

Sep

Sepakat! RI Harus Tetap Jadi Produsen Sawit Terbesar di Dunia

”Penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah komitmen nyata dari pemerintah dan dunia usaha di Indonesia untuk membangun sektor [...]

Sepakat! RI Harus Tetap Jadi Produsen Sawit Terbesar di Dunia. ”Penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah komitmen nyata dari pemerintah dan dunia usaha di Indonesia untuk membangun sektor perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan,” kata Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Perekonomian Musdalifah Mahmud dalam pidatonya pada forum internasional yang digagas UNDP di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat belum lama ini.
 
Poin yang akan dicapai dalam forum dunia yang dihadiri sekira 300 delegasi dari berbagai negara tersebut, yaitu bagaimana dunia bisa menyeimbangkan kebutuhan produksi dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain Musdalifah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono juga berbicara dalam forum tersebut.
 
Musdalifah berharap, pertengahan tahun depan, poin-poin terkait penguatan ISPO bisa dipenuhi. Menurut dia, penguatan ISPO adalah momentum untuk meningkatkan standar keberlanjutan sektor kelapa sawit Indonesia sampai pada tingkat yang bisa diterima dunia.
 
Sementara itu, Joko Supriyono menegaskan bahwa dunia usaha di Indonesia berkomitmen untuk mencapai tata kelola perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan.
 
Saat ini, dunia usaha dan pemerintah bahu membahu bagaimana meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit, khususnya bagi petani (small holders). ”Alih-alih melakukan ekspansi lahan, kami berfokus pada upaya meningkatkan produktivitas tanaman,” kata Joko.
 
Joko mengatakan, di tengah tuntutan keberlanjutan, Indonesia tetap harus menjaga posisinya sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.
 
”Tentu saja produsen minyak sawit terbesar dan paling berkelanjutan,” kata Joko.
 
Selain dari Indonesia, dalam forum ini juga hadir sebagai pembicara antara lain Menteri Pertanian Liberia Seklau E Wiles, Wakil Menteri Pertanian bidang Peternakan Paraguay Marcos Medina, dan Presiden Sociedade Rural Brasil Marcelo Vieira. (dni)
 
Sumber : https://economy.okezone.com

Barter Komoditas dengan Sukhoi, Indonesia Masih Tunggu Keputusan Rusia

05

Sep

Barter Komoditas dengan Sukhoi, Indonesia Masih Tunggu Keputusan Rusia

Mendag Enggartiasto menjelaskan saat ini proses barter Sukhoi dengan komoditas perkebunan asal Indonesia masih berjalan dan tidak mengalami [...]

Barter Komoditas dengan Sukhoi, Indonesia Masih Tunggu Keputusan Rusia. Mendag Enggartiasto menjelaskan saat ini proses barter Sukhoi dengan komoditas perkebunan asal Indonesia masih berjalan dan tidak mengalami hambatan.
`(Proses) masih berjalan, mereka (Rusia) belum pilih (komoditas),` ujar Mendag di sela-sela acara International Conference and Call For Paper di Cikini, Jakarta, Selasa (5/8/2017).
Menurutnya, Indonesia telah memberikan daftar komoditas yang siap dibarter dengan Sukhoi Rusia. Akan tetapi, negara tersebut belum memberikan jawaban maupun pilihan komoditas apa saja yang diinginkan Rusia.
`Ini baru pertama kali jangan harap satu minggu selesai, we just start, kita baru mula counter trade (barter), persoalan teknisnya banyak,` kata Mendag.
Namun demikian, Mendag menegaskan, dalam melakukan proses barter, Indonesia tidak mau pihak Rusia hanya memilih satu komoditas saja yang akan dibarter.
Menurutnya, diperlukan kesepakatan kedua negara terkait komoditas yang dipilih termasuk harga komoditas yang disepakati dan hal ini masih dalam pembahasan antara BUMN Rusia, Rostec, dengan BUMN Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
`Kita enggak mungkin paksakan satu komoditas, kita juga enggak mau hanya diminta satu komoditas,` paparnya.
Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan imbal dagang atau barter sejumlah komoditas perkebunan dengan 11 pesawat Sukhoi SU-35 dari Rusia.
Nilai pembelian 11 pesawat tempur generasi baru tersebut mencapai 1,14 miliar dollar AS atau setara Rp 15,16 triliun dengan kurs Rp 13.300 per dollar AS.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, Rusia selama ini menjadi negara mitra dagang terbesar ke-24 di tahun 2016. Tahun lalu, nilai perdagangan Indonesia-Rusia tercatat 2,11 miliar dollar AS dengan Indonesia menikmati surplus sebesar 410,9 juta dollar AS yang seluruhnya berasal dari surplus sektor nonmigas.
Ekspor non migas Indonesia ke Rusia tercatat sebesar 1,26 miliar dollar AS sedangkan impor nonmigas dari Rusia yakni 850 juta dollar AS.
Sumber : Kompas
---------------------
 
22 Agustus 2017Harga 11 Sukhoi Hasil Barter Komoditas sekitar Rp 15 Triliun
 
AKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia telah menyepakati perjanjian kerja sama imbal dagang dengan Rusia terkait pengadaan jet tempur Sukhoi untuk Indonesia melalui mekanisme barter.
 
Pemerintah berencana mendatangkan 11 unit jet tempur yang akan digunakan untuk memperbaharui armada tempur milik Indonesia dengan total nilai 1,14 miliar dollar AS atau setara Rp 15,16 triliun.
 
Adapun beberapa komoditas yang akan dijadikan objek barter adalah hasil perkebunan antara lain teh, kopi, karet, minyak kelapa sawit, hingga produk asal Indonesia yang memiliki nilai tambah tinggi.
 
Kedua negara pun telah menunjuk masing-masing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjalankan dan mengatur bagaimana mekanisme pelaksanaan barter tersebut hingga kesepakatan harga komoditas perkebunan. Dengan mekanisme imbal dagang tersebut, apa yang akan didapatkan Indonesia?
 
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan, Indonesia akan memiliki 11 unit jet tempur dengan kemampuan dan keunggulan yang berbeda-beda. Termasuk di dalamnya adalah transfer teknologi Sukhoi dari Rusia kepada Indonesia dan juga fasilitas perawatan jet tempur atau yang dikenal Maintenance, Repair, dan Overhaul (MRO).
 
`Ada tiga macam (spesifikasi), ada yang bisa nembak tapi enggak bisa ngebom, ada yang bisa ngebom tapi enggak bisa nembak, ada juga yang bisa dua-duanya, lengkap,` ujar Ryamizard saat konferensi pers bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di kantor Kemenhan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).
 
Menhan mengatakan, harga tersebut telah melewati beberapa penawaran antara pemerintah Indonesia dan Rusia.
 
`Saya tawar sudah lama, buka harga 150 juta dollar AS, sekarang jadi 90 juta dollar AS sudah lengkap,` papar Menhan. 
 
Menteri Perdagangan ( Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, pihaknya juga akan menawarkan berbagai produk unggulan dalam negeri yang bisa dijadikan objek barter, seperti kendaraan tempur maupun alat pertahanan buatan PT Pindad, kemudian produk dari PT Dirgantara Indonesia.
 
`Tadi ada MRO-nya sehingga maintanance nya itu bagus sekali. Kalau Indonesia punya MRO bagus dan lengkap, maka itu jadi pusat perawatan maintanance dari negara lain,` ungkap Mendag.
 
Dengan itu, lanjut Mendag, pada bulan depan pihak pemerintah Rusia akan berkunjung ke Indonesia untuk melanjutkan pembahasan imbal dagang tersebut.
 
`Proses ini diharapkan bisa berjalan cepat karena Menhan (Ryamizard Ryacudu) kejar saya untuk bisa speed up semuanya. Kami siap laksanakan, awal bulan depan tim Rusia datang untuk kami duduk kembali dan bahas semuanya,` paparnya.
Sumber : Kompas

Tak Penuhi Standar, BUMN Giling Ulang Hasil Produksi Gula

05

Sep

Tak Penuhi Standar, BUMN Giling Ulang Hasil Produksi Gula

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengaku, ini menjadi jalan satu-satunya untuk meningkatkan kualitas [...]

Tak Penuhi Standar, BUMN Giling Ulang Hasil Produksi Gula. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengaku, ini menjadi jalan satu-satunya untuk meningkatkan kualitas produksi, terutama tingkat keputihan gulanya.
`Jadi ini memang cara satu-satunya, tidak bisa dijual. Jadi tinggal diikutkan diproses penggilingan tahap akhirnya, saat proses pencucian,` tegas Wahyu kepada wartawan di kementerian BUMN, Senin (4/9/2017).
Ia mengakui, memang dalam proses pencucian ulang ini memerlukan biaya dan gula yang diproses ulang akan menyusut. Hal ini akan dihitung BUMN sebagai bagian dari kerugian.
Dalam proses penyegelan 18 gudang gula yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara X (Persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), setidaknya ada gula yang diambil sampelnya sebanyak 42 ribu ton.
`Jadi nanti kalau diproses ulang akan ada penyusutan pastinya,` ujar Wahyu.
Wahyu menambahkan, kejadian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh BUMN yang memiliki bisnis dalam produksi gula. Meski produksi gula nasional masih belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, kualitas gula tdak boleh menurun.
`Mungkin selama ini isu kualitas ini belum jadi perhatian, karena sebenarnya kita ini defisit, jadi produksi berapa pun kejual. Sekarang tidak tahu kenapa, market tidak bisa menyerap, isu kualitas jadi naik,` ujar dia.
 
Sumber : http://bisnis.liputan6.com

Produksi Minyak Sawit Tahun ini 36 Juta Ton

04

Sep

Produksi Minyak Sawit Tahun ini 36 Juta Ton

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun memperkirakan, produksi minyak sawit mentah nasional pada Juli 2017 mencapai 3,40 juta [...]

Produksi Minyak Sawit Tahun ini 36 Juta Ton. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun memperkirakan, produksi minyak sawit mentah nasional pada Juli 2017 mencapai 3,40 juta ton. Dengan demikian, total produksi minyak sawit sepanjang Januari-Juli 2017 bisa menjadi 21,55 juta ton. `Dengan cuaca yang baik seperti Sekarang ini maka produksi Januari-Desember 2017 dapat mencapai 36 juta ton, proyeksi awal tadinya 35 juta ton,” kata Derom di Jakarta, Minggu (3/9).
 
Derom juga mengatakan, pertumbuhan positif produksi ditopang oleh produktivitas tanaman muda yang naik cepat, serta tanaman TBM (tanaman belum menghasilkan) yang menjadi TM (tanaman menghasilkan) memberikan kontribusi yang melebihi estimasi awal.
 
Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan, ekspor minyak sawit nasional pada semester I-2017 mencapai 16,60 juta ton, atau naik 32,80% dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar 12,50 juta ton. Kenaikan tersebut dipicu oleh melonjaknya permintaan minyak sawit dari negara-negara tujuan utama ekspor, yakni India, Tiongkok, Uni Eropa (UE), dan Amerika Serikat, serta dari Afrika dan Bangladesh.
 
Ekspor tersebut itu mencakup minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak inti sawit (palm kernel oil/PKO) beserta turunannya, termasuk oleokimia dan biodiesel. Sementara produksi pada semester l-2017 mencapai 18,15 juta ton, sementara pada periode sama 2016 hanya tercatat 15,30 juta ton. Data itu mencakup perhitungan dari berbagai asosiasi sawit, termasuk DMSI.
 
Menurut Derom, produksi minyak sawit pada Juli 2017 diyakini mencapai 3,40 juta ton, ekspor sekitar 2,10 juta ton, konsumsi domestik 800 ribu ton, dan stok berkisar 2,30 juta ton. Khusus untuk Agustus dan September, DMSI memperkirakan produksi masing-masing sebesar 3,50 dan 3,80 juta ton. “Jika pada Januari-Juli 2015 produksi 18,50 juta ton maka pada Januari-Juli 2017 menjadi 21,55 juta ton. Pada Oktober diperkirakan menurun ke 3,50 juta ton, lantas pada November dan Desember 2017 bakal menjadi lebih rendah lagi,” kata Derom.
 
Hanya saja, ujar Derom, bagi perkebunan yang sudah melakukan sensus persediaan buah di pohon, estimasi bisa jauh lebih akurat. “Tapi karena tidak tersedia maka kita mengambil tren dan cuaca. Saat ini, cuacanya relatif baik sehingga produksi juga membaik,` kata dia.
 
Sementara itu, Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan, dengan sumbangan devisa mencapai US$ 18,50 miliar setiap tahunnya maka kelapa sawit merupakan subsektor strategis bagi Indonesia. Apalagi, subsektor kelapa sawit juga menyerap lebih dari 5 juta tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah pinggiran. “Karena itu, kami setuju tatakelola perkebunan kelapa sawit harus berkelanjutan,` jelas Joko.
 
Karena itulah, Joko Supriyono mewakili Gapki bakal berbicara tentang perkembangan subsektor kelapa sawit Indonesia dalam forum resmi di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada 6 September 2017. `Di sini, kita duduk bersama di PBB, seperti apa keberlanjutan subsektor kelapa sawit yang ingin kita capai bersama,” kata Joko.
 
Selain tentang aspek ekonomi, Gapki akan menjelaskan sikap dan posisi dunia usaha nasional terkait isu-isu keberlanjutan di subsektor pendulang devisa negara terbesar tersebut. `Tidak hanya berbicara secara resmi di PBB, kami juga akan melakukan sejumlah informal meeting dengan para pemangku kepentingan selama kunjungan ke Amerika Serikat ini,” kata Joko.

Dia mengatakan, kehadiran Gapki dalam pertemuan tingkat tinggi di PBB tersebut adalah atas undangan UNDP (Program Pembangunan PBB) yang menggagas diskusi tentang isu keberlanjutan di sejumlah sektor ekonomi di negara berkembang. Selama ini, negara-negara di Uni Eropa dan Amerika menyoroti tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Di sisi lain, permintaan minyak sawit dari kedua wilayah tersebut terus meningkat. “Pada semester I-2017, ekspor ke Uni Eropa 2,7 juta ton atau meningkat 42% dari periode sama 2016,” kata Joko.

Sumber : Investor Daily

Sawit Sumbang Devisa Rp 239 Triliun ke Indonesia

30

Aug

Sawit Sumbang Devisa Rp 239 Triliun ke Indonesia

Salah satu upayanya, Direktorat Jenderal Perkebunan menggelar kegiatan penyerahan sertifikat ISPO dan workshop penguatan ISPO di Auditorium Kantor [...]

Sawit Sumbang Devisa Rp 239 Triliun ke Indonesia. Salah satu upayanya, Direktorat Jenderal Perkebunan menggelar kegiatan penyerahan sertifikat ISPO dan workshop penguatan ISPO di Auditorium Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).
 
“Dari Rp 11,9 juta hektare lahan sawit di Indonesia, baru 16,7 persen yang sudah bersertifikat ISPO. Capaian kita baru 14 persen untuk ISPO. Setelah penyerahan sertifikasi hari ini jadi 16,7 persen. Salahnya bukan di sekretariat, tetapi karena persyaratan yang memang harus banyak dipenuhi. Kita targetnya harus ISPO semua. Jika sudah ISPO, saya kira tidak ada yang mengatakan bahwa sawit kita tidak baik. Pasar luar negeri pun bisa menghargai produk sawit kita,” ujar Dirjen Perkebunan Kementan Bambang.
 
Bambang mengatakan, kegiatan ini untuk meningkatkan komitmen seluruh stakeholder perkelapasawitan nasional guna mendukung program sertifikasi ISPO dan penguatan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. Ini menjadikan ISPO lebih acceptable di dalam negeri maupun di pasar internasional.
 
Sertifikasi ISPO wajib dilakukan agar minyak sawit Indonesia dapat diterima dan memiliki posisi tawar yang tinggi di pasar ekspor, serta pengelolaan perkebunan sawit Indonesia dapat dilakukan secara berkelanjutan.
 
Menurutnya, penerapan ISPO juga sebagai langkah Indonesia menghadapi tudingan-tudingan negatif yang dialamatkan kepada sawit Indonesia. Isu tersebut yakni dari perusakan hutan hingga pelanggaran hak asasi manusia.
 
“Karena itu, saya mengimbau kepada para pelaku usaha dan Sekretariat ISPO untuk terus melakukan percepatan sehingga sertifikasi ISPO dipercepat. Untuk percepatan, kita terus membuka diri kepada perusahaan yang ingin memberikan pengabdian terhadap wacana sertifikasi,” dia menegaskan.
 
Percepatan penerapan sertifikasi ISPO sangat penting. Hal ini mengingat hingga saat ini, kelapa sawit masih menjadi komoditas emas perkebunan. Kelapa sawit sebagai sumber devisa juga memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pembangunan nasional.
 
“Faktanya, kelapa sawit juga sebagai penyedia lapangan kerja cukup banyak dan penyedia bahan pangan seperti minyak goreng, mentega dan shortening. Kemudian sebagai bahan baku energi nabati, sebagai pendorong pengembangan wilayah dan menjamin keseimbangan pelestarian lingkungan,” jelas dia.

Sumber : bisnis.liputan6.com 
---------------------------------

Perkuat Posisi Tawar dengan ISPO
Baru 16,7 Persen Perusahaan Sawit Tersertifikasi
 
JAKARTA – Pemerintah mengapresiasi andil perkebunan kelapa sawit terhadap pendapatan negara. Sayangnya, tren positif itu belum diikuti kesungguhan dalam memenuhi program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).
 
Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan mencatat, perkebunan kelapa sawit memiliki potensi sumber devisa hingga Rp 239,4 triliun. Karenanya, implementasi dari program sertifikasi pun dianggap penting agar kinerja sektor ini kian maksimal.
 
Dirjen Perkebunan Kementan, Bambang mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan komitmen seluruh stakeholder perkelapasawitan nasional dalam mendukung ISPO. Langkah ini juga menjadi media penguatan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan, dan membuat produk lebih acceptable, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional.
 
Sertifikasi ISPO wajib dilakukan agar minyak sawit Indonesia bisa diterima dan memiliki posisi tawar yang tinggi di pasar ekspor, serta pengelolaan perkebunan sawit Indonesia bisa dilakukan secara berkelanjutan. “Dari 11,9 juta hektare lahan sawit di Indonesia, baru 16,7 persen saja yang sudah bersertifikat ISPO. Capaian kami baru 14 persen untuk ISPO. Kita targetnya harus ISPO semua. Jika sudah ISPO, saya kira tidak ada yang mengatakan bahwa sawit kita tidak baik. Pasar luar negeri pun bisa menghargai,” kata Bambang di Auditorium Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (29/8) kemarin.
 
Menurutnya, penerapan ISPO juga sebagai langkah Indonesia menghadapi tudingan-tudingan negatif yang dialamatkan kepada sawit Indonesia. Isu tersebut, yakni dari perusakan hutan hingga pelanggaran hak asasi manusia.
 
“Karena itu, saya mengimbau kepada para pelaku usaha dan Sekretariat ISPO untuk terus melakukan percepatan sehingga sertifikasi ISPO dipercepat. Untuk percepatan kita terus membuka diri kepada perusahaan yang ingin memberikan pengabdian terhadap wacana sertifikasi,” tegasnya.
 
Bambang menegaskan percepatan penerapan sertifikasi ISPO sangat penting. Hal ini mengingat hingga saat ini kelapa sawit masih menjadi komoditas emas perkebunan. Kelapa sawit sebagai sumber devisa juga memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pembangunan nasional.
 
“Faktanya, kelapa sawit juga sebagai penyedia lapangan kerja cukup banyak dan penyedia bahan pangan seperti minyak goreng, mentega dan shortening. Kemudian sebagai bahan baku energi nabati, sebagai pendorong pengembangan wilayah dan menjamin keseimbangan pelestarian lingkungan,” kata dia.
 
Karena itu, untuk menjamin dan meningkatkan produksi kelapa sawit, Bambang menyebutkan Kementan saat ini tengah fokus juga memperbaiki kebun kelapa sawit rakyat yang luas totalnya 20.780 ha, yakni melalui program replanting. Pelaksanaan replanting perdana akan dilakukan di awal September 2017 ini.

“Replanting ini kami harapkan benar-benar memperbaiki kelapa sawit rakyat. Saya mohon dukungan pelaku industri kelapa sawit sekiranya alokasi dan khususnya untuk replanting melalui BPDP Sawit agar petani sawit mengawal petani di sekitarnya supaya bisa melaksanakan replanting secara swadaya sehingga benar-benar memberikan kesejahteraan untuk teman-teman petani,” tandasnya. (jpnn/man/k15)

Sumber : jpnn.com

Hebat! RI-Malaysia Siap Ekspor Minyak Kelapa Sawit ke China

29

Aug

Hebat! RI-Malaysia Siap Ekspor Minyak Kelapa Sawit ke China

“Kami sepakat bersama-sama mendorong agar Tiongkok bisa menggunakan B5 sehingga mengurangi trade deficit dengan Indonesia dan [...]

Hebat! RI-Malaysia Siap Ekspor Minyak Kelapa Sawit ke China. “Kami sepakat bersama-sama mendorong agar Tiongkok bisa menggunakan B5 sehingga mengurangi trade deficit dengan Indonesia dan Malaysia sekaligus sebagai energi yang ramah lingkungan,” kata Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia, Datuk Seri Mah Siew Keong di Putrajaya, Malaysia.
 
Menperin berharap, penggunaan biodiesel di Tiongkok menjadi pasar potensial untuk meningkatkan ekspor produk sawit Indonesia. Bahkan juga bisa menjadi peluang bagi pelaku industri nasional untuk berinvestasi membangun pabrik biodiesel. “Sawit merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia dan Malaysia. Artinya, sukses atau gagalnya komoditas ini ada di tangan kedua negara sebagai pemasok 90 persen CPO ke pasar dunia,” ungkapnya.
 
Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian RI fokus mendorong pengembangan industri CPO di dalam negeri melalui hilirisasi agar mampu meningkatkan nilai tambah tinggi. “Indonesia menghasilkan CPO mencapai 35 juta ton pada tahun 2016. Pengembangan industri hilir pengolahan minyak sawit, antara lain untuk produk minyak goreng sawit, oleofood, oleochemical, hingga biofuel,” tutur Airlangga.
 
Pada tahun 2016, kapasitas produksi minyak goreng nasional mencapai 45 juta ton per tahun, oleofood 2,5 juta ton per tahun, oleochemical 3,5 juta ton per tahun, dan biodiesel 10,75 juta ton per tahun. Sedangkan, ekspor CPO dan produk turunannya pada bulan Januari-Februari 2017 sebesar USD4,1 juta atau mengalami peningkatan 63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016.
 
Dalam pertemuan bilateral tersebut, lanjut Airlangga, kedua belah pihak juga menyepakati penguatan kelembagaan Persatuan Negara-negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC). “Kami mendorong agar lembaga ini bermanfaat untuk pengembangan nilai tambah atau hilirisasi di sektor industri CPO,” ujarnya.
 
CPOPC akan mengajak tujuh negara lain untuk bergabung selaku produsen CPO, yaitu Thailand, Kolombia, Nigeria, Papua New Guinea, Pantai Gading, Honduras dan Guatemala. “Kami juga mengundang mereka untuk hadir pada FGD yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Bali,” imbuh Airlangga. Dengan masuknya negara-negara tersebut, diharapkan berdampak positif bagi komoditi CPO di dunia.
 
Sementara itu, Menteri Mah menyatakan, sebagai negara penghasil minyak sawit perlu untuk saling sevisi memperkuat aliansi dalam upaya melawan kampanye negatif dan hambatan perdagangan yang mengancam komoditas tersebut. “Kedua negara memproduksi 85 persen dari total CPO dan telah mengisi 91,2 persen pasar ekspor di dunia sehingga kita merupakan pemain global utama di industri minyak sawit,” jelasnya.
 
Menurut Mah, Indonesia dan Malaysia akan menekankan pentingnya CPOPC untuk pengembangan, promosi dan penguatan kerja sama di sektor industri minyak sawit. “Maka sekretariat CPOPC ditugaskan untuk mempromosikan dan mengundang lebih banyak negara penghasil sawit agar masuk menjadi anggota. Pasalnya, kami setuju bahwa minyak sawit merupakan komoditas penting yang menyediakan lapangan pekerjaan, pendapatan devisa, dan pembangunan sosial ekonomi,” paparnya.
 
Dalam agenda pertemuan kedua menteri ini, juga dibahas mengenai langkah-langkah strategis untuk menghadapi kampanye negatif penggunaan minyak sawit di Uni Eropa dan Amerika Serikat, termasuk terhadap resolusi parlemen Eropa dan Norwegia.
 
Selain itu, berkoordinasi menghadapi penetapan tarif dan nontarif yang diterapkan oleh beberapa negara, seperti India yang menaikan Bea Masuk dua kali lipat menjadi 15 persen dan Amerika Serikat yang tengah mewacanakan pengenaan anti dumping untuk biodiesel. Kemudian, Indonesia dan Malaysia akan menjajaki kerja sama dalam bidang penelitian dan pengembangan untuk memitigasi upaya pembatasan senyawa karsinogenik.
 
Pada kesempatan tersebut, Menteri Mah mewakili Pemerintah Malaysia menyampaikan permohonan maaf terkait kesalahan Bendera Indonesia yang dimuat dalam buku panduan Sea Games 2017. Dalam kunjungan kerjanya ke Negeri Jiran, Menperin Airlangga selaku Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) sempat menyaksikan langsung laga para atlet binaannya yang berhasil meraih target tiga medali emas yang ditetapkan oleh Satlak Prima. (kmj)

Sumber : economy.okezone.com

Berita Terbaru