Berita Terbaru: Halaman 110

Prancis Pajaki Impor CPO, Indonesia Siap Balas dengan Bea Masuk Tinggi

05

Feb

Prancis Pajaki Impor CPO, Indonesia Siap Balas dengan Bea Masuk Tinggi

“Kita paksa orang Prancis yang punya kepentingan bisnis di Indonesia untuk jadi juru lobi kita,” ujar Drajad, di Jakarta, Kamis [...]

Prancis Pajaki Impor CPO, Indonesia Siap Balas dengan Bea Masuk Tinggi. “Kita paksa orang Prancis yang punya kepentingan bisnis di Indonesia untuk jadi juru lobi kita,” ujar Drajad, di Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Lebih lanjut Drajad menjelaskan, Prancis memang dikenal sangat protektif terhadap produk pertaniannya dan beberapa sektor produksi lainnya. Karena itu, Pemerintah Indonesia menurut Drajad harus tegas menghadapi mereka.
“Buat posisi kita sejajar dengan mereka, jangan seolah kita mengemis dan meminta,” papar Drajad.

Sementara itu, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menilai Pemerintah Prancis sudah membuat penjajahan baru melalui pajak regresif.
Ketua Umum APKASINDO, Anizar Simanjuntak mengatakan, pengenaan pajak regresif tersebut tidak masuk akal. Pasalnya pajak tersebut dianggap bentuk neokolonialisme atau penjajahan gaya baru.
“Ini neokolonialisme berbentuk persaingan dagang, agar CPO kita lebih mahal dari minyak nabati yang diproduksi negara Prancis,” ujar Anizar.
Oleh karenanya Anizar mendorong agar pemerintah mengadakan negosiasi dengan pihak pemerintah Prancis untuk membatalkan aturan pungutan pajak regresif tersebut. Pasalnya aturan pajak baru ini berdampak sangat merugikan petani sawit di Indonesia.
“Apabila tidak ada pembatalan terkait aturan tersebut, kami para petani sawit siap turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi ke kedutaan Prancis di Indonesia,” kata Anizar.

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Choirul Arifin

http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/02/04/prancis-pajaki-impor-cpo-indonesia-siap-balas-dengan-bea-masuk-tinggi

Negara produsen karet sepakat kurangi ekspor 2016

05

Feb

Negara produsen karet sepakat kurangi ekspor 2016

Sekretaris Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut, Edy Irwansyah di Medan, Kamis, mengatakan, kesepakatan itu dinyatakan dalam [...]

Negara produsen karet sepakat kurangi ekspor 2016. Sekretaris Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut, Edy Irwansyah di Medan, Kamis, mengatakan, kesepakatan itu dinyatakan dalam pertemuan negara-negara penghasil utama karet yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand ditambah Vietnam yang baru bergabung menjadi anggota. `Akhirnya hasil rapat pertemuan anggota ITRC pada akhir Januari 2016 menyepakati mengurangi ekspor sebanyak 615.000 ton di tahun 2016,` ujarnya. Namun dia mengaku belum mengetahui rincian volume ekspor yang dikurangi masing-masing negara. `Nanti lebih jelas akan dipertanyakan ke Pusat. Yang pasti Gapkindo Sumut siap mendukung program pemerintah,` katanya. Adapun waktu pelaksanaan pengurangan ekspor, ujar Edy, ada perubahan dari sebelumnya yang direncanakan mulai Bulan Februari ini ITRC sepakat melakukan pengurangan ekspor karet itu mulai Maret hingga selama enam bulan ke depannya atau sampai Agustus 2016. `Negara produsen berharap agar harga karet bisa bergerak naik dengan dikuranginya ekspor,` katanya. Edy menjelaskan, kesepakatan penurunan ekspor merupakan yang ke-empat kali dengan tujuan menjaga harga karet agar jangan tertekan terus.  Terakhir, ITRC menyepakati pengurangan volume ekspor pada Oktober 2012 selama enam bulan hingga Maret 2013.  Dari kesepakatan tersebut, harga karet bisa terdongkrak hingga mencapai 3,03 dolar AS per kg dari sebelumnya turun tinggal 2,6 dolar AS per kg. `Mudah-mudahan tahun 2016 harga karet bisa naik dari dewasa ini yang masih di kisaran 1,07 dolar AS per kg untuk pengapalan Februari 2016,` katanya. Penurunan harga karet terjadi karena pelemahan permintaan dari negara-negara pengimpor utama sebagai dampak krisis global dan ditambah turunnya harga minyak mentah.
Editor: B Kunto Wibisono
http://www.antaranews.com/berita/543795/negara-produsen-karet-sepakat-kurangi-ekspor-2016

04

Feb

ITRC sepakat kurangi ekspor karet alam

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih di Jakarta, Kamis, menjelaskan negara anggota ITRC [...]

ITRC sepakat kurangi ekspor karet alam. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih di Jakarta, Kamis, menjelaskan negara anggota ITRC yang terdiri atas Indonesia, Thailand, dan Malaysia sepakat mengurangi ekspor karet alam yang masuk Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) dengan alokasi Thailand 324.005 ton, Indonesia 238.736 ton, dan Malaysia 52.259 ton. Menurut Karyanto, harga karet alam yang saat ini berada pada level 1,09 dolar AS per kilogram akan berdampak terhadap petani karet dan pemberlakuan AETS diharapkan bisa menopang harga pada tingkat yang layak bagi para petani. `Pengurangan ekspor akan membuat stok karet alam global diserap oleh pasar. Pasokan karet alam di pasar global akan berkurang lagi karena adanya penurunan produksi karet alam di negara-negara produsen dikarenakan rendahnya harga komoditas itu,` katanya. Kepada negara produsen karet alam lain seperti Vietnam, Karyanto menjelaskan, anggota ITRC akan terus berkomunikasi untuk membangun kemitraan strategis. `Kita sudah melakukan perhitungan jika Vietnam ikut atau tidak dalam pengurangan ekspor. Jika ikut, kurang lebih sebanyak 85 ribu ton,` ujarnya.Ia mengatakan dengan adanya pengurangan ekspor, penyerapan karet alam di dalam negeri diharapkan meningkat.Pemerintah berusaha meningkatkan penyerapan karet alam di dalam negeri antara lain lewat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan jalan dan dock fender di pelabuhan.Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Nurlaila Nur Muhammad mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan landasan hukum untuk mendorong peningkatan penyerapan karet alam dalam proyek-proyek pembangunan di dalam negeri. `Pada awalnya instrumen yang akan dipergunakan adalah Inpres, namun akan memakan waktu yang lama. Jadi saran dari Menko Perekonomian adalah kita akan fokus dalam pembangunan jalan dan industri dock fender supaya bisa cepat berjalan,` kata Nurlaila. Nurlaila menambahkan aturan itu masih dalam penyelesaian dan bentuknya bisa berupa Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian.`Sampai sekarang belum ada (penyerapan karet alam untuk proyek pemerintah) karena Inpres belum keluar dan membuatnya lama. Dalam waktu dekat nanti akan diselesaikan, Mendag akan berkirim surat ke Menko Perekonomian,` katanya. Upaya untuk mengurangi pasokan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Dewan Menteri ITRC pada 3 Desember 2015 yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan pejabat senior pada Januari 2016. Di Indonesia, Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) akan menjadi pelaksana pengurangan ekspor karet alam dalam kerangka AETS di sektor swasta.
Editor: Maryatihttp://www.antaranews.com/berita/543667/itrc-sepakat-kurangi-ekspor-karet-alam

Rizal Ramli Nilai Rencana Pajak Sawit Bentuk Arogansi Prancis

04

Feb

Rizal Ramli Nilai Rencana Pajak Sawit Bentuk Arogansi Prancis

"Rencana kebijakan itu menunjukkan kecongkakan luar biasa dan sangat tidak reasonable" (beralasan). Kalau Prancis tetap memaksa akan menerapkan pajak [...]

Rizal Ramli Nilai Rencana Pajak Sawit Bentuk Arogansi Prancis. `Rencana kebijakan itu menunjukkan kecongkakan luar biasa dan sangat tidak reasonable` (beralasan). Kalau Prancis tetap memaksa akan menerapkan pajak progresif terhadap impor CPO tersebut, bisa membahayakan hubungan kedua negara yang telah terjalin sangat baik dan bersahabat sejak kemerdekaan Indonesia,` katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu. Rencana penetapan pajak tersebut terdapat dalam rancangan amandemen Undang-undang No. 367 tentang Keanekaragaman Hayati yang diputuskan senat Prancis pada 21 Januari 2016. Dalam RUU tersebut, ditempelkan pajak progresif untuk produksi sawit yang mulai berlaku pada 2017.  Rinciannya, pajak sebesar 300 euro/ton pada 2017, 500 euro/ton tahun 2018, dan 700 euro/ton untuk 2019. Pajak itu naik lagi menjadi 900 euro/ton pada 2020. Setelah tahun 2020, pajaknya akan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Perancis.  Khusus untuk minyak kelapa sawit yang digunakan untuk produk makanan, RUU tersebut menetapkan adanya tambahan bea masuk sebesar 3,8 persen. Sedangkan untuk minyak kernel yang digunakan untuk produk makanan akan kena tambahan bea masuk 4,6 persen.  Anehnya, pajak itu tidak ditetapkan pada biji rapa (kanola), bunga matahari, dan kedelai atau minyak nabati yang diproduksi di Prancis.  Rizal yang juga Dewan Pengarah Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) mengatakan amandemen pajak CPO tersebut menunjukkan langkah diskriminatif terhadap produk Indonesia sebagai produsen terbesar sawit.  Pasalnya, saat ini pajak impor CPO di Prancis sebesar 103 euro per ton.  Dengan kenaikan pajak 300 eruo atau sekitar 430 dolar AS per ton, maka dipastikan akan mematikan petani sawit dan produsen CPO Indonesia.  `Sikap sangat tidak bersahabat dari Prancis yang berlebih-lebihan itu jelas dan dengan sengaja beritikad mematikan industri sawit Indonesia,` ujarnya. Rizal menambahkan, rencana tersebut akan mematikan sumber kehidupan 2 juta petani kecil sawit Indonesia dengan area lahan kurang dari 2 hektare, dan 400.000 petani kecil sawit Malaysia.  `Untuk diketahui, industri sawit kita memperkerjakan 16 juta orang dan menghasilkan ekspor senilai 19 miliar dolar AS` ungkapnya. Menurut Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut, rencana pengenaan pajak progresif terhadap impor CPO dinilai bertentangan dengan prinsip dasar rakyat Prancis, yakni `liberty, equality, fraternity` (kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan) khususnya aspek persamaan dan persaudaraan.  Dengan prinsip dasar tersebut, pada hakikatnya Prancis sangat memperhatikan aspek humanisme dan kesejahteraan, termasuk kesejahteraan dan aspek kemanusiaan rakyat negara berkembang.  Kebijakan tersebut, lanjut Rizal, juga bertentangan dengan `Amsterdam Declaration in in Support of a Fully Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020` yang ditandatangani di Amsterdam pada 7 Desember 2015 oleh wakil-wakil dari Denmark, Jerman, Belanda, Inggris, dan Prancis sendiri. Pemerintah Indonesia juga menilai kebijakan yang sangat tidak bersahabat itu melanggar ketentuan World Trade Organization (WTO) dan General Agrement on Tariff and Trade (GATT) 1994, yang pada dasarnya menyatakan undang-undang suatu negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap impor produk sejenis. Indonesia sendiri telah bekerja keras untuk melaksanakan standar yang berdasarkan pertimbangan ekologi dalam mengelola industri sawit yang tertuang dalam Indonesian Sustinable Palm Oil (ISPO).  Pajak progresif CPO yang dananya akan masuk ke badan sosial Prancis itu juga dinilai Rizal ironis lantaran 2 juta petani kecil sawit Indonesia harus mensubsidi dana kesejahteraan rakyat Prancis. `Sehubungan dengan itu, Indonesia minta kearifan pemerintah dan parlemen Prancis untuk menghentikan proses amandemen UU nomor 367 tersebut. Pertimbangan ekologi dan lingkungan hidup, tidak boleh digunakan sebagai alat kebijakan proteksionis yang diskriminatif dan tidak fair,` pungkas Rizal. 
Editor: Ruslan Burhani
http://www.antaranews.com/berita/543573/rizal-ramli-nilai-rencana-pajak-sawit-bentuk-arogansi-prancis
++++++++++++++++
Indonesia tolak rencana pajak sawit oleh Prancis
Jakarta (ANTARA News) - Indonesia menolak keras rencana penetapan pajak progresif untuk semua produk berbasis minyak kelapa sawit oleh Prancis.Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Menko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam diskusi terbatas bersama wartawan di Jakarta, Senin, mengatakan rencana penetapan pajak tersebut terdapat dalam rancangan undang-undang tentang keanekaragaman hayati yang diputuskan senat Prancis pada 21 Januari.`Dalam RUU tersebut, ditempelkan adanya pajak untuk produksi sawit yang mulai berlaku pada 2017 dengan rincian 300 euro per ton untuk 2017, 500 euro per ton untuk 2018, 700 euro per ton untuk 2019 dan 900 euro per ton pada 2020. Padahal sekarang saja kita sudah kena pajak minyak sawit 103 euro per ton,` katanya.Khusus untuk minyak kelapa sawit yang digunakan untuk produk makanan, RUU tersebut menetapkan adanya tambahan bea masuk sebesar 3,8 persen. Sedangkan untuk minyak kernel yang digunakan untuk produk makanan akan dikenakan bea masuk 4,6 persen.Setelah 2020, lanjut Havas, pajak tersebut akan dinaikkan secara tahunan yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan Perancis.`Anehnya, pajak itu tidak ditetapkan pada biji rapa, bunga matahari dan kedelai atau minyak nabati yang diproduksi di Prancis. Kami anggap ini langkah diskriminatif terhadap produk Indonesia yang produsen terbesar sawit,` imbuhnya.Menurut Havas, senat Prancis menilai kebijakan pajak sawit itu dilakukan untuk membantu memerangi deforestasi dan kerusakan ekosistem.Pajak itu juga digunakan untuk menghilangkan pestisida berbahaya (parakuat) yang diklaim dipakai di kebun sawit seluruh dunia.Pajak tersebut, juga rencananya digunakan untuk menghilangkan bahaya kesehatan seperti serangan jantung dan alzheimer yang disebut-sebut disebabkan oleh produk minyak sawit.`Kami sudah sampaikan keberatan ke pemerintah Prancis melalui Dubes Prancis dalam pertemuan siang tadi. Kami juga telah membahas masalah ini dengan Malaysia yang juga merupakan inisiator Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC),` ujarnya. Indonesia keberatanHavas menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan sejumlah alasan keberatan atas rencana penerapan pajak terhadap produk berbasis minyak kelapa sawit.Alasan pertama, yakni bahwa Prancis, Denmark, Inggris, Belanda dan Jerman telah menandatangani perjanjian Amsterdam yang menyebutkan bahwa kelima negara tersebut mendukung praktik minyak kelapa sawit berkelanjutan.`Jadi di satu sisi mereka mendukung kita, tapi di sisi lain parlemen Prancis justru memberikan hukuman ke kita dengan pajak yang tinggi,` katanya.Havas, atas nama pemerintah Indonesia, juga menilai rencana pengenaan pajak tersebut diskriminatif lantaran produk minyak nabati produksi Prancis justru tidak diberikan pajak yang sama.`Ini pelanggaran dalam kewajiban WTO juga terhadap perjanjian GATT 1994, juga bertentangan dengan aturan pasar Uni Eropa,` katanya.Havas juga menjelaskan, Indonesia telah memiliki Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang mendorong produksi sawit berkelanjutan dan prolingkungan hidup.`Ini tidak masuk akal karena pemerintah sudah melakukan upaya deforestasi. Pemerintah juga punya tindakan tegas terhadap perusahaan sawit yang terlibat dalam kebakaran hutan kemarin. Bahkan CIFOR, lembaga pengawas hutan, menyebut hanya 10 persen dari kebakaran hutan kemarin itu soal sawit,` ujarnya.Terkait penggunaan pestisida parakuat, Havas menilai alasan tersebut tidak valid. Pasalnya, penggunaan parakuat telah lama dihapuskan.Ada pun terkait alasan kesehatan, ia menuturkan klaim tersebut tidak benar berdasarkan hasil riset lembaga Prancis, Credoc.`Yang lebih ironis, jika pajak ini benar-benar diberlakukan, dananya akan ditransfer ke social security funds untuk mensubsidi petani dan masyarakat Perancis. Ironis sekali karena petani sawit miskin Indonesia nantinya akan memberi jaminan sosial bagi orang Perancis,` katanya.Oleh karena itu, Havas menjelaskan, bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian akan melakukan upaya diplomasi pada pemerintah Prancis.Bersama Malaysia dalam keanggotaan CPOPC, Indonesia juga akan melakukan diplomasi meminta rencana tersebut ditarik kembali.`Jadi 15 Maret mendatang akan diputuskan RUU ini. Dari senat ke kongresnya. Tapi sebelum itu kita punya waktu untuk melakukan diplomasi dan menyampaikan posisi kita,` pungkasnya. 
Editor: Ruslan Burhani
http://www.antaranews.com/berita/543161/indonesia-tolak-rencana-pajak-sawit-oleh-prancis?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news

Minyak terus turun, WTI jatuh di bawah 30 dolar

03

Feb

Minyak terus turun, WTI jatuh di bawah 30 dolar

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret turun 1,74 dolar AS (5,5 persen) menjadi berakhir pada 29,88 dolar AS [...]

Minyak terus turun, WTI jatuh di bawah 30 dolar. Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret turun 1,74 dolar AS (5,5 persen) menjadi berakhir pada 29,88 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange. Ini kali pertama WTI ditutup di bawah 30 dolar AS sejak 21 Januari, lapor AFP. Di perdagangan London, minyak mentah Brent North Sea untuk penyerahan April, turun 1,52 dolar AS (4,4 persen) menjadi menerap di 32,72 dolar AS per barel dari tingkat penutupan Senin. `Indikasi-indikasi menunjuk ke penambahan (stok) cukup tebal besok,` kata Matt Smith dari Clipper Datta, mengacu pada laporan mingguan Departemen Energi AS yang dijadwalkan pada Rabu. Sementara para pedagang memperkirakan lebih banyak berita `bearish` tentang persediaan minyak mentah AS, prospek semacam tindakan terkoordinasi antara Rusia dan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPE) untuk memangkas produksi mereka memudar. `Pekan lalu, beberapa pejabat OPEC dan Rusia mengisyaratkan kemungkinan pemotongan produksi terkoordinasi, yang membantu dalam mengangkat harga minyak mentah di atas 34 dolar AS per barel,` kata Robbie Fraser dari Schneider Electric. `Namun, perdagangan minggu ini telah melihat harga minyak mentah berjangka bergerak secara jelas lebih rendah, karena ada kesadaran bahwa upaya Rusia/OPEC untuk mengangkat harga masih menghadapi kendala signifikan.` Rusia mengumumkan pada Selasa bahwa pihaknya memproduksi minyak mentah dan kondensat pada rekor tertinggi pasca-Soviet pada Januari sekitar 18,9 juta barel per hari, karena berusaha keras untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Menambah tekanan di pasar adalah prospek suram untuk permintaan minyak global. `Data ekonomi yang lemah dari Tiongkok dan AS telah memberikan tekanan pada harga. Karena, sektor manufaktur di dua negara konsumen minyak paling penting itu berada dalam resesi, meningkatkan kekhawatiran tentang permintaan minyak,` kata Commerzbank dalam sebuah catatan klien.  (Uu.A026)
Editor: B Kunto Wibisono
http://www.antaranews.com/berita/543405/minyak-terus-turun-wti-jatuh-di-bawah-30-dolar

Dubes Prancis : pajak sawit masih proses diskusi parlemen

03

Feb

Dubes Prancis : pajak sawit masih proses diskusi parlemen

"Anggota parlemen masih mendisuksikan dan belum ada keputusan yang diambil terkait rancangan UU ini karena harus dimusyawarahkan dalam Majelis [...]

Dubes Prancis : pajak sawit masih proses diskusi parlemen. `Anggota parlemen masih mendisuksikan dan belum ada keputusan yang diambil terkait rancangan UU ini karena harus dimusyawarahkan dalam Majelis Nasional pada 15 Maret mendatang,` kata Dubes Corinne usai penandatanganan Deklarasi Bersama Program Nusantara di Gedung Dikti Senayan, Jakarta, Selasa. Dubes Corinne mengatakan Pemerintah Indonesia dan Prancis masih bisa berdiskusi terkait rencana penetapan pajak yang terdapat dalam rancangan undang-undang tentang keanekaragamanhayati ini sebelum diputuskan usai rapat Majelis Nasional Prancis pada 15 Maret mendatang. Menurutnya, alasan pemerintah Prancis memberlakukan pajak progresif terhadap semua produk olahan sawit adalah untuk menyetarakan terhadap pajak produk minyak lainnya seperti minyak zaitun dan bunga matahari. Selan itu, pajak minyak sawit juga dinilai terlalu rendah apalagi melihat penanamannya yang merusak ekosistem dan menyebabkan deforestasi. Dubes juga membantah bahwa penerapan pajak ini diberlakukan hanya untuk Indonesia. `Keputusan ini bukan untuk Indonesia saja, tetapi untuk negara mana pun penghasil minyak sawit,` kata dia. Sebelumnya rancangan undang-undang tentang keanekaragaman hayati ini telah diputuskan senat Prancis pada 21 Januari. Dalam RUU tersebut, terdapat rencana penetapan pajak untuk produksi sawit yang mulai berlaku pada 2017 dengan rincian 300 euro per ton untuk 2017, 500 euro per ton untuk 2018, 700 euro per ton untuk 2019 dan 900 euro per ton pada 2020. Saat ini Indonesia sebenarnya sudah dibebankan pajak minyak sawit sebesar 103 euro per ton. Khusus untuk minyak kelapa sawit yang digunakan untuk produk makanan, RUU tersebut menetapkan adanya tambahan bea masuk sebesar 3,8 persen. Sedangkan untuk minyak kernel yang digunakan untuk produk makanan akan dikenakan bea masuk 4,6 persen. Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian akan melakukan upaya diplomasi pada pemerintah Prancis terkait RUU ini. 
Editor: Ruslan Burhani
http://www.antaranews.com/berita/543373/dubes-prancis--pajak-sawit-masih-proses-diskusi-parlemen

Berita Terbaru